MENGENAL KURSUS SETARA SEKOLAH MENENGAH, MEER UITGEBREID LAGER ONDERWIJS (MULO)

Sejarah perkembangan sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dimulai pada tahun 1903 yang mana pada saat itu terdapat dua kursus MULO yang dibuka di Bandung dan Yogyakarta, yang mana adanya MULO ini terintegrasi dengan adanya sekolah Eropa atau ELS yang mana kursus ini menyajikan pelajaran lanjutan bagi lulusan ELS. Kursus MULO di Bandung diawali dengan 14 murid, di Yogyakarta hanya dengan 6 orang. 

Adanya pelaksanaan kursus MULO ini adalah sebagai sekolah rendah dengan program yang diperluas, serta bukanlah berstatus sebagai sekolah menengah. Guru yang dapat mengajar di sana juga harus memiliki ijazah berupa HA (Hoofdacte /Kepala Sekolah) atau harus memenuhi syarat sebagai diploma pada mata pelajaran tertentu. Guru ini ditugaskan untuk mengajar beberapa mata pelajaran dan bukan hanya satu mata pelajaran saja seperti yang diterapkan dalam sekolah menengah. Adanya MULO juga sebagai sarana pendidikan lanjutan ELS  dan memberikan pembelajaran terminal. Dalam pendirian MULO ini disambut dengan bahagia oleh orang Indo-Belanda dan mereka yang tidak sanggup melanjutkan sekolah anaknya ke Hogere Burgerschool (HBS) yang memiliki biaya pendidikan mahal dan harus mempersiapkan anak mereka untuk dapat bekerja di kantor pemerintahan.

Sekolah MULO ini juga sebagai sarana untuk mencegah banyaknya siswa yang drop-out di HBS yang kebanyakan siswa-siswa ini adalah yang memiliki intelektual tinggi namun tidak memiliki biaya pendidikan atau kurang mampu. Pada saat itu juga terdapat anggapan bahwa sebagian besar murid yang ada di HBS tidak pada tempatnya, semisal dari 147 murid yang masuk HBS pada tahun 1907 hanya 24 orang yang dapat mencapai kelas 5. Hal ini tidak berarti bahwa pendirian MULO didirikan untuk murid-murid yang rendah kemampuan intelektualnya, justru sebaliknya.

Pada masa penerapannya tentu MULO memiliki kelemahan yaitu karena programnya terlampau luas sehingga timbul saran untuk memperpanjangnya menjadi 3 tahun. kelemahan lainnya yaitu ketidakjelasan efek sipil diploma MULO secara resmi. Pada tahun 1910 setelah MULO menjadi tiga tahun masa pendidikan dinyatakan bahwa ijazah MULO  disamakan dengan keterangan naik dari kelas IV  ke kelas V di HBS, adanya kebijakan tersebut mendapatkan kritik tajam dari pihak HBS yaitu menyatakan bahwa MULO dalam segala hal sangat kurang dari HBS. Dengan adanya teguran seperti itu MULO mengubah kebijakannya yaitu menyamakan ijazah MULO sama dengan keterangan naik kelas dari kelas III ke kelas IV HBS. 

Perkembangan MULO ini terus berlanjut yaitu pada tahun 1914 kursus MULO diubah menjadi MULO dan sekolah kelas satu juga diubah menjadi Hollands Inlandse School (HIS). Dengan adanya perubahan maka adanya HIS dan MULO saling berkaitan. Semisal bahasa Perancis yang diajarkan pada sekolah kelas satu dijadikan fakultatif dan pelajaran bahasa Belanda menjadi intensif. Walaupun memiliki hubungan yang masih kurang lancar antara HIS dan MULO  maka disarankan menambah kelas VIII pada HIS  atau kelas persiapan pada MULO dan ini menjadi langkah yang praktis. MULO sendiri merupakan sekolah pertama yang tidak mengikuti pola pendidikan Belanda, namun tetap berorientasi barat dan tidak mencari penyesuaian dengan keadaan pendidikan di Indonesia. Pada saat itu pemerintah Belanda menginginkan MULO dikhususkan untuk warga Belanda, tetapi diputuskan bahwa MULO sebagai lembaga pendidikan bagi semua bangsa yang ada.

Adapun dalam kurikulumnya MULO menyajikan program yang terdiri dari empat bahasa yaitu bahasa Belanda, Prancis, Inggris dan Jerman. setengah dari waktu digunakan untuk pelajaran bahasa, sepertiga untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam dan seperenam untuk ilmu pengetahuan sosial. bagi lulusan dari HIS bahasa Prancis tidak diwajibkan akan tetapi diajarkan pada sore hari. Dengan mengenal bahasa-bahasa daerah, ada kemungkinan lulusan dari MULO ini akan mengenal 5 sampai dengan 6 bahasa dan pada tahun 1919 baru dimasukkan pelajaran bahasa Melayu sebagai elektif. Walaupun MULO dipandang sebagai pendidikan terminal, dan tidak ada diberikan pelajaran vokasional seperti tata buku, mengetik, stenografi dan lainnya. Penerapan sekolah MULO ini tidak terikat dengan prinsip konkordansi, namun program MULO ini tak banyak bedanya dengan program tiga tahun pertama dalam sekolah HBS. Fungsi utama MULO yang terpenting adalah memberikan dasar yang lebih baik bagi pendidikan kejuruan dan bagi lanjutan pelajaran. Namun terdapat pihak tertentu yang keberatan tidak mau memberikan status sekolah lanjutan kepada MULO ini, serta hubungan MULO dan HBS ini tidak kunjung tercapai dengan baik. Akan tetapi sebagai solusi mengatasi masalah ini akan didirikannya sekolah Algemene Middelbare School (AMS).

SEKOLAH CHINA BUATAN BELANDA DI INDONESIA HOLLANDS CHINESE SCHOOL (HCS)

Pada tahun 1908, yang mana Belanda masih berkuasa di Indonesia dan sedang gencar membangun pendidikan bagi anak-anak pribumi dan juga untuk anak-anak Belanda. pada masa ini pemerintahan Belanda tidak ikut campur terkait urusan pendidikan orang Cina dan tidak berkenan memberikan bantuan finansial walaupun masyarakat Cina di Indonesia merupakan pembayar pajak yang sangat baik. Adanya peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia telah memberikan dampak yang besar bagi negara-negara di Asia yang mana membangunkan Asia dan Gerakan Cina Muda. Timbulnya kesatuan nasional dan kebesaran akan negaranya sendiri memenuhi pikiran para orang Cina yang tinggal di Indonesia. Adanya hal tersebut pula juga menimbulkan persatuan masyarakat Cina di berbagai negara khususnya di Indonesia berdiri perkumpulan Cina, Tung Hoa Hwee Kuan (THHK) yang pada awal mulanya dimulai dari mendirikan gedung pertemuan untuk menyebarkan kebiasaan dan moral Cina berdasarkan ajaran Kong Fu Tse. Mereka juga menyadari bahwasanya yang dibutuhkan oleh perkumpulan untuk rakyat Cina di Indonesia adalah semangat pendidikan, sehingga adanya perkumpulan ini mulai mendirikan sekolah sendiri tanpa ada campur tangan Belanda.

Dalam penggunaan kurikulum sekolah Cina ini pada awalnya masih memadukan kurikulum Belanda, namun hal itu tidak disukai oleh Belanda karena mereka tidak mau bahasanya digunakan oleh orang yang bukan Belanda. Perkumpulan Cina pada saat itu menyadari betapa sulitnya membangun pendidikan di bawah pengawasan Belanda dan juga banyak yang Sukar untuk masuk ke ELS, oleh karena itu orang Cina harus menggaji dan memperkerjakan guru Belanda dengan biaya yang tinggi, adanya kebutuhan akan hal tersebut pihak Cina meminta bantuan pemerintah Belanda saat itu. Karena tolakan dari pihak Belanda pihak Cina di Indonesia meminta bantuan ke negara asalnya untuk mendatangkan guru bahasa Inggris agar dapat menggantikan guru bahasa Belanda. Dengan adanya tindakan tersebut maka bahasa Belanda dihapuskan dalam kurikulum sekolah Cina. Tindakan ini didasarkan oleh kesadaran rakyat Cina bahwa di luar Indonesia seperti Semenanjung Malaya, Filipina, Hong Kong, India bahkan Jepang hanya sangat terbuka bagi mereka yang dapat menguasai bahasa Inggris. Sifat orang Inggris pula yang dengan senang hati menyebarluaskan bahasa mereka. Lama kelamaan banyak orang Cina yang menyekolahkan anaknya ke Raffles Institute di Singapura.

Selain itu Kaisar Cina yang menunjukkan banyak perhatian kepada perkembangan pendidikan rakyat Cina di daerah jajahan Belanda. Pemerintah Cina menyadari bahwa dengan dibantunya sistem pendidikan dapat mencapai hubungan yang kuat antara orang Cina Perantauan dengan yang di tanah leluhurnya. Akhirnya sekolah-sekolah THHK menjadi suatu bagian sistem pendidikan negara Cina. Pada tahun 1906 telah dibangun 76 sekolah dasar dengan 6.393 murid dan sebuah sekolah menengah, semua hal ini berada dalam pantauan kementerian pendidikan di Peking yang memperoleh cap resmi untuk digunakan dalam semua korespondensi. Naungan serta pantauan dari pemerintah Cina langsung dapat pula terintegrasi dengan kegiatan dalam negara asalnya yaitu pemuda-pemuda Cina diajak menjalani latihan militer dan sipil di Tiongkok. Bahkan di daerah Peking direncanakan akan dibangun sebuah universitas untuk pelajar-pelajar dari Indonesia.

Dengan adanya kebangkitan Nasional bahasa Cina menjadi bahasa pokok dan semangat persatuan bagi sekolah Cina di Indonesia. Penerapan pendidikan secara Nasionalistis di dalam sekolah THHK ini memfokuskan ajaran bahasa Cina dan bahasa Inggris, adanya hal ini seperti di awal penggunaan bahasa Belanda disampingkan. Adanya hal ini menjadi ancaman terhadap supremasi kultural dan mungkin dalam politik Belanda. Pada saat itu masyarakat Cina memandang rendah bahasa dan juga kebudayaan orang Belanda, bahkan adanya timbul sikap anti Belanda. Adanya respon yang kurang mengenakan dari masyarakat Cina tersebut, keadaan tersebut menyebabkan kesadaran pemerintah Belanda  bahwa mereka harus meninggalkan politik non-intervensi dalam pendidikan anak-anak Cina lalu memutuskan untuk membuka adanya sekolah Cina buatan Belanda yaitu Hollands Chinese School (HCS) pada tahun 1908. Tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk dengan penggunaan bahasa Belanda dapat dihilangkannya pengaruh mempelajari bahasa dan kebudayaan Cina. Kurikulum HCS akan sama dengan ELS yaitu agar dengan murni memberikan pendidikan khas Belanda terhadap anak-anak Cina.

Terkait kurikulum yang diterapkan HCS mempunyai dasar yang sama dengan ELS, bahasa Perancis yang mana diberikan pada sore hari seperti dengan pengajaran bahasa Inggris yang sebenarnya tidak diperbolehkan diberikan di ELS, hal tersebut boleh diajarkan karena kepentingan terhadap percakapan pada saat melakukan perdagangan. Kebanyakan dai sekolah HCS ini memiliki kelas persiapan untuk anak-anak berusia 5 tahun agar lebih mudah mengikuti pelajaran di kelas satu. Sayangnya fasilitas seperti ini tidak pernah diberikan terhadap pendidikan anak-anak Indonesia. Pemerintah Belanda selaku pelaksana merasakan bahwa penerapan bahasa Cina dalam HCS ini merupakan masalah. Walaupun pada dasarnya bahasa Cina dibutuhkan oleh murid-murid Cina, namun pemerintah Belanda menolak adanya saran tersebut karena mereka sadar tidak mau membiayai sekolah cuma-cuma untuk tujuan nasionalistis. Permasalahan kebutuhan penggunaan bahasa Cina dalam HCS masih menjadi masalah yang sering muncul saat itu. Sayangnya dalam HCS selain pelarangan penggunaan bahasa Cina, pelajaran bahasa Melayu juga tidak berhasil dijalankan karena dipandang sebagai bahasa yang pasaran dan bahasa yang sering digunakan oleh pembantu.

HCS didirikan dengan tujuan untuk menghadirkan pendidikan Barat yang mana sekolah ini lebih sering dikunjungi oleh orang Cina-Indo yang lahir di Indonesia, hal ini mudah dipahami karena banyak  dari mereka yang tidak memahami bahasa Cina dan mereka tidak tertarik dengan sekolah Cina nasional. Pendirian HCS yang didirikan untuk mengimbangi sekolah THHK tidak berhasil sepenuhnya karena orang Cina toktok terus mengirim anaknya berpendidikan di sekolah Cina asli. Namun pada tahun 1908 kesempatan belajar anak Cina lebih baik dibandingkan dengan anak Indonesia. Jumlah sekolah meningkat dari 4 bangunan pada 1908 menjadi 29 bangunan pada 1915 dan menjadi 34 bangunan pada tahun 1920, serta jumlah murid yang awalnya 821 menjadi 5.323 sampai 7.785 orang. Kesempatan belajar yang jadi lebih baik ini memberikan kemungkinan dominasi Cina bukan hanya bidang komersial melainkan juga bidang intelektual dan dibantu dengan kondisi finansial yang menguntungkan dan banyak keturunan Cina ini masuk ke Universitas dibandingkan anak Indonesia.

MENGENAL SEKOLAH INDO-BELANDA EUROPESE LAGERE SCHOOL (ELS)

Pada tahun 1816 setelah Hindia Belanda diterima kembali oleh Gubernur Jenderal dari kekuasaan Inggris, pendidikan menjadi faktor utama yang dikerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu, namun persoalan tersebut hanya difokuskan kepada anak-anak berdarah Belanda asli. Memasuki tahun 1850 pembelajaran kelas rendah diterapkan di Nusantara untuk anak Belanda, juga untuk anak Indonesia pada saat itu yang tidak bisa bahasa Belanda. Kebanyakan warga Belanda ini khususnya anak-anak tinggal di tengah-tengah kampung bersama warga pribumi yang biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah dan juga banyak yang tidak memahami bahasa Melayu. Kehidupan mereka bisa dibilang tidak lebih baik keadaannya daripada penduduk biasa. Maka awal penyelenggaraan sekolah ini adalah untuk anak-anak Belanda Miskin. Adapun penyelenggaraan sekolah Belanda ini berdasarkan pada asas yang sama dengan sekolah-sekolah di negeri aslinya yaitu Belanda, mengikuti aturan yang sama, serta mereka diajarkan oleh seorang pengajar dari negeri Belanda.

Dalam tujuan awalnya penyelenggaraan sekolah Belanda atau Europese Lagere School (ELS) ini memiliki rancangan dan peraturan yang sama dengan sekolah di Belanda, walaupun terdapat perbedaan terkait murid yang bersekolah dan awal permulaan sekolah tersebut. Adanya penyelenggaraan sekolah menggunakan prinsip yang bernama Konkordasi yang merupakan prinsip yang dominan selama dijalankannya sekolah Belanda ini. Adanya penerapan prinsip ini memiliki tujuan awal yaitu untuk memperkuat dan mengembangkan kesadaran nasional di kalangan keturunan Belanda yang mana lebih mendominasi keturunan Indo-Belanda dan juga untuk anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak legal. Adanya prinsip konkordasi ini juga adalah untuk para warga Belanda yang ingin melakukan perjalanan liburan ke tanah asalnya maka diperlukan adanya kesamaan sekolah agar anak-anak mereka dapat mengikuti kegiatan sekolah di mana mereka berada tanpa adanya kendala kesulitan. Jadi sekolah-sekolah di Belanda ini menjadi standar bagi sekolah kelas rendah maupun menengah yang ada di Indonesia. Namun adanya penyelenggaraan sekolah ELS ini dimanfaatkan dengan baik oleh warga Indonesia karena menjadikan tahapan sekolah ini sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan anak-anak Indonesia.

Selanjutnya masuk ke fase awal di bangunnya sekolah Belanda ini yaitu ELS untuk pertama kali didirikan pada tahun 1817 di Batavia yang sekarang menjadi bagian dalam wilayah Jakarta. Adanya peraturan dalam pembangunan sekolah yang serupa dengan ELS di tiap tempat asal muridnya harus mencapai 20 di pulau jawa dan 15 di luar pulau jawa. Memasuki tahun 1920 ELS telah meningkat menjadi 164 bangunan. Memasuki pertengahan abad ke-19 para warga Belanda telah mampu menyekolahkan anaknya dan menjadi sekolah Belanda ini sebagai sarana pendidikan universal bagi penduduk berbangsa Belanda. Hal ini terjadi karena dukungan dan peraturan dari pemerintahan saat itu yang mewajibkan Ijazah ELS sebagai syarat bekerja dalam pemerintahan dan mendatangkan guru secukupnya dari Belanda. 

Sekolah ini yang pada awalnya dibangun untuk anak-anak Belanda yang miskin dan serta bermutu rendah karena kualitas guru yang kurang baik dan latar belakang murid yang bervariasi serta kurang baik, mengalami perubahan karena banyak orang tua Belanda dengan ekonomi yang tinggi tidak mau anaknya bersekolah berbarengan dengan anak-anak golongan rendah dan mereka lebih suka mengirim anaknya untuk berpendidikan di negeri asalnya yaitu Belanda. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dibangunlah sekolah untuk golongan tinggi atau golongan si kaya. Terwujudlah dengan dibangunnya pada tahun 1833 yaitu Eerste Europese Lagere School (ELS Pertama) yang mana memiliki biaya pendidikan yang sangat tinggi. Tentunya dengan iuran pendidikan yang tinggi sebanding dengan tingginya mutu pendidikan yang didapatkan serta juga kualitas pendidikan yang baik. Sekolah ini tidak menerima anak-anak Indonesia bahkan keturunan Ningrat sekalipun, maka bagi mereka yang tidak sanggup dengan sekolah ini maka mereka harus bersekolah di ELS yang biasa-biasa saja.

Dalam hal penerimaan murid dalam sekolah Belanda atau ELS ini memiliki hal yang tegas terkait penerimaan muridnya, yang boleh memasuki sekolah ini yaitu hanya keturunan Belanda atau Eropa, dan mereka yang secara legal disamakan dengan orang Eropa dapat masuk ke sekolah ini asal salah seorang dalam orang tuanya adalah orang Eropa. Semisal terdapat seorang ibu yang memiliki darah Barat namun anaknya tidak sah sebagai orang barat hal ini masih bisa diterima dalam sekolah ELS ini. Bahkan seorang dari benua hitam dan beragama Kristen masih dapat diterima di sekolah ELS ini. Lalu terdapat kelompok lain yang mudah memasuki sekolah ini ialah anak-anak serdadu dari kelompok Manado, Ambon, Ternate, dan Tidore asal mereka beragama Kristen dan berada di luar daerahnya. Bahkan anak serdadu golongan rendah dapat terbebas dari uang pendidikan. Faktor Loyalitas kepada pemerintah Belanda menjadi faktor yang menentukan pendidikan seorang anak saat itu. Europese Lagere School (ELS) yang memiliki tujuan awal mendirikan sekolah bagi orang Eropa dan mereka yang disamakan statusnya kemudian dirumuskan sebagai sekolah untuk pendidikan Eropa yang membuka jalan bagi anak Indonesia untuk memasukinya. Anak-anak bukan Eropa tidak ditolak, selama jumlah anak yang bukan Belanda sedikit, tidak ada keberatan menerima anak-anak Indonesia untuk dapat sekolah di ELS. Bahkan dianggap sangat penting dari segi politik dalam menerima anak-anak aristokrasi di ELS untuk mempererat hubungan di antara kedua bangsa.

Lantas bagaimana dengan fasilitas yang disajikan dalam sekolah Belanda ELS ini, berdasarkan laporan inspeksi pada tahun 1891 dan seterusnya, bangunan ELS ini selalu dalam kondisi yang baik dan memadai. sampai pada tahun 1912 pekarangan sekolah dibersihkan oleh petugas pesuruh dan yang uniknya pembersihan sekolah ini kadang dilakukan oleh narapidana. Sedangkan untuk fasilitas seperti buku dan alat pendukung kegiatan pembelajaran lainnya selalu lengkap, ini bisa diartikan bahwa pemerintah pada saat ini memberikan pelayanan berupa fasilitas dengan keadaan yang sangat baik bagi keturunan Belanda saat itu dan berbanding terbalik dengan fasilitas pendidikan yang diberikan untuk anak-anak Indonesia. ELS ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan di setiap sekolahnya dan difasilitasi sejumlah 3600 buku di setiap sekolahnya. Sedangkan dalam pembangunannya sekolah ini menggunakan batu bata dan genting sebagai atapnya, pembangunan sekolah ini juga dibangun dilokasi yang tenang dan tanpa polusi debu, serta jarak yang jauh dari kebisingan jalan raya. Pekarangan sekolah ini pun di isi dengan tanaman yang besar dan rindang. Bahkan di setiap sekolah ELS ini mempunyai bangunan Gimnastik tersendiri untuk kegiatan jasmani dan antisipasi ketika musim hujan tiba.

MENGENAL SEKOLAH DESA (VOLKSSCHOOL)

Sesuai dengan tujuan dari politik etis yaitu melakukan emigrasi, pendidikan, dan irigasi. Maka pada saat itu yang menjadi prioritas utama adalah kebutuhan pembangunan bidang pendidikan yang menyebabkan pada tahun 1907 diciptakannya sekolah baru, yakni Sekolah Desa yang bisa dibilang memiliki asas dari pribumi untuk pribumi karena semua sumber daya untuk membangun sekolah menggunakan bahan yang seadanya, menggunakan tanah pribumi dan tenaga pribumi. Tujuan pemerintah Belanda melakukan pembangunan ini dengan tujuan menyebarkan cahaya di seluruh Nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Adanya sekolah desa ini pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Jendral Van Heutz yang ingin menyebarluaskan pendidikan dalam skala yang lebih luas dan menyeluruh namun dengan pengeluaran dana yang lebih murah dan sederhana. Rencana itu berjalan ketika ia menemui kenalannya seorang asisten residen Ambarawa (1890-1894) bernama De Bruyn Prince dan akhirnya membangun 100 sekolah di berbagai desa. Adapun ilmu yang didapatkan oleh penduduk pribumi pada saat itu yaitu membaca, menulis, berhitung dalam bahasa Jawa serta diajarkan membuat produk kerajinan tangan berupa berupa pot bunga, genteng, keranjang dan sebagainya yang mana hasil ini akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membiayai guru yang sudah mengajar. Tempat bernaung untuk belajar saat itu tidak menggunakan ruang kelas melainkan pendopo yang dibangun oleh para penduduk desa dengan bantuan murid-murid saat itu, adanya bahan untuk membangun pendopo ini menggunakan kayu yang ditebang dari hutan dan tidak ada sama sekali bantuan pemerintah saat itu untuk membantu pembangunan sekolah desa ini. Sedangkan yang menjadi sosok pengajar atau yang menjadi guru saat itu diambil dari penduduk desa itu sendiri.

Selanjutnya membahas terkait kegiatan proses pembelajaran saat itu dianggap masih kurang memadai karena bisa dibilang sekolah desa tersebut masih primitif. Anak-anak harus duduk dilantai layaknya di rumah masing-masing, alas untuk menulis anak-anak pada saat itu menggunakan kaleng kosong yang diambil dari warung Cina dan dijadikan meja tulis, di samping tempat mereka belajar terdapat lahan khusus untuk menaruh hewan seperti kerbau gembala selama mereka melakukan proses pembelajaran. sekolah ini biasa beroperasi pada waktu pagi pukul sembilan sampai sore hari pukul tiga. Kegiatan pembangunan sekolah desa ini mengalami banyak protes dan keberatan terkait manfaat bagi penduduk pribumi, melihat hal tersebut gubernur jendral Van Heutz  menyampaikan rencana kegiatan tersebut kepada Departemen pengajaran dan agama saat itu, serta meminta keterlibatan pemerintah terkait bantuan finansial terhadap sekolah tersebut. Adanya gerakan tersebut membuat berbagai instansi dan tokoh-tokoh pemerintah bergerak sepenuhnya untuk memberikan  bantuan terhadap program sekolah desa tersebut. Adanya jabatan pegawai pemerintah dianggap sangat terhormat oleh masyarakat membuat program ini dianggap telah mencapai keberhasilan.

Walaupun demikian adanya pelaksanaan sekolah desa ini tetap tidak pernah mencapai tujuannya yang jadi lembaga pendidikan universal bagi seluruh rakyat karena pemerintah tidak dapat terus menerus menanggung biaya pelaksanaan program sekolah desa, masih banyaknya pola pikir bahwa pribumi akan lebih bahagia tanpa harus melaksanakan pendidikan formal, dan juga banyak masyarakat pada saat itu beranggapan kalau mereka yang sudah mengenyam pendidikan formal merasa tidak layak bekerja di sawah dan timbul sebuah pemikiran bahwa tidak ada gunanya membangun sekolah bagi mereka yang tidak pernah menghargainya. Hal itu semua mengalami peralihan seketika masuk abad ke-20 yang mana pendidikan bagi masyarakat menjadi sebuah perhatian dan kebutuhan dikarenakan adanya pemahaman praktek politik etis yang semakin kuat, timbulnya kebangkitan Asia, adanya pandangan bahwa terdapat pendidikan yang lebih baik di tanah jajahan lainnya.

Adanya pelaksanaan sekolah desa ini seiring perkembangannya menjadi relevan dengan kebutuhan pengetahuan akan masyarakat desa, karena dapat mengatasi adanya buta huruf, dapat mengenal  dan membaca huruf tulisan lokal. Adanya hal tersebut memicu adanya gagasan untuk dapat memperluas cakupan kurikulum desa yang sangat sederhana. Sebagai contoh penerapan sekolah desa ini menyesuaikan dengan kegiatan dan kehidupan di daerah masing-masing. Di Aceh penerapan sekolah ini terbagi menjadi tiga tingkatan kelas sesuai dengan kebutuhan di sana seperti berikut; Kelas I dengan kegiatan membaca dan menulis bahasa melayu dengan huruf latin, latihan bercakap dan berdialog, serta berhitung dari angka 1 sampai 20. Kelas II mereka melanjutkan membaca dan menulis dengan huruf latin dan bahasa Arab, serta pengulangan dan dikte dalam kedua jenis tulisan tersebut. Di Kelas III mereka melaksanakan Ulangan dan mulai menghitung angka melebihi 100 serta mengenal pecahan sederhana.

Keadaan murid pasca pendirian sekolah percobaan tahun 1907 populasi sekolah desa meningkat dengan signifikan yang berjumlah 70.000 sekolah pada tahun 1910, lebih dari 300.000 pada tahun 1914 dengan tambahan rata-rata 40.000 murid di setiap tahunnya. Namun perbandingan jumlah peserta didik wanita sangat sedikit dibanding dengan pria, hal ini disebabkan karena wanita pada saat itu lebih dibutuhkan pada kegiatan rumah dan persawahan. Jika dibandingkan dalam skala tahun 1914 sampai dengan 1919 jumlah pria di sekolah desa lebih mendominasi sebanyak lebih dari 300.000 peserta didik sedangkan jumlah wanita di sekolah desa hanya mencapai 30.000 peserta didik.

Dalam pelaksanaan sekolah desa ini juga berdampingan dengan pelaksanaan program Sekolah Kelas Dua. Hal ini memicu banyaknya anak-anak sekolah desa atau sekolah Kelas Satu menginginkan loncat ke Sekolah Kelas Dua. Permasalahan tersebut juga ditambah dengan kesulitan uang pemerintah pada tahun 1922-1923 yang menimbulkan percepatan perpaduan dua jenis sekolah, yaitu sekolah desa atau Volksschool sebagai substruktur sekolah sambungan (Vervolgschool) yang terdiri dari kelas 4 dan 5. 

Sekolah desa sering dianggap buruk dalam penerapan sistem kurikulum dan kualitas guru yang masih rendah pendidikannya. Namun kehadiran sekolah ini menciptakan banyak manfaat bagi para penduduk di desa yaitu semakin banyak orang yang melek huruf, semakin banyak pula penduduk desa yang mulai mahir membaca dan menulis dalam beberapa bahasa sampai dengan mengenal perhitungan matematika seperti pecahan sederhana. Perkembangan sekolah desa membawa pendidikan formal ini ke penjuru terpencil di nusantara dan menjadi suatu transportasi pemikiran dan pengetahuan barat, serta mendorong rakyat kecil menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan dasar di sebuah sekolah.

PENGARUH POLITIK ETIS BAGI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA

Pada tahun 1899 diterbitkannya sebuah artikel yang ditulis oleh seorang ahli hukum sekaligus anggota parlemen Belanda yang bernama Van Deventer. Tokoh tersebut menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Hutang Kehormatan yang ia masukkan dalam majalah Belanda yaitu De Gids. Van Deventer menyampaikan dalam artikel tersebut tentang keuntungan yang diperoleh oleh Belanda dari Indonesia seharusnya selama ini dibayarkan kembali kepada pribumi yang ada di Indonesia dan itu merupakan pertanggungjawaban perbendaharaan negara Belanda. Adanya gagasan ini sampai kepada raja Belanda yang berpidato di depan umum pada tahun 1901, yang menyatakan:

"Sebagai negara Kristen, Nederland Berkewajiban untuk lebih mengatur kedudukan legal para penduduk pribumi, memberikan bantuan dasar yang tegas kepada misi Kristen, serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Nederland mempunya kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu kesejahteraan rakyat jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus dan menginginkan diadakan penelitian terhadap sebab musababnya"

Peristiwa ini dapat dipandang sebagai penyampain ekspresi ide yang baru yaitu dikenal sebagai Politik Etis atau bisa disebut pula dengan Politik Balas Budi. Dengan adanya pemahaman baru ini Van Deventer  memiliki rencana untuk mensejahterakan penduduk pribumi yaitu dengan memperbaiki saluran irigasi, meningkatkan hasil produksi pertanian  dan mengadakan program transmigrasi bagi penduduk Jawa yang sudah terbilang padat penduduknya kala itu, namun Van Deventer merasakan bahwa rencana dia akan sia-sia jika hal tersebut tidak dibarengi dengan adanya sistem pendidikan massa. maka dari itu adanya penerapan pendidikan dan perhatian emansipasi bangsa Indonesia pada saat itu bisa dibilang sebagai inti dari adanya Politik Etis.  

Tentunya penerapan pendidikan masa politik etis ini adalah sebuah sistem pendidikan yang berorientasi barat yang tentunya arah dari perkembangan pendidikan ini harus berorientasi sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan politik pada saat itu. Dalam awal penerapan pendidikan masa politik etis ini mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya. salah satu contoh perkembangan pendidikan yang dapat terlihat yaitu jumlah sekolah tingkatan rendah semakin banyak dan meningkat, semakin banyaknya sekolah berorientasi barat diciptakan untuk penduduk pribumi Indonesia dan juga untuk orang China. Perkembangan semakin pesat dengan munculnya sekolah-sekolah yang berkelanjutan yaitu seperti ELS (Europese Lagere School), HCS (Hollands Chinese School), HIS (Holland Inlandse School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), HBS (Hogere Burger School) dan AMS (Algemene Middelbare School) serta terdapat perguruan tinggi pertama di Indonesia. 

Tentunya pada saat itu tujuan dari politik etis gencar melakukan pembangunan pendidikan di Indonesia adalah untuk memperoleh kesuksesan dan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan besar yang sudah melakukan investasi dan memberikan modal besar kepada pihak belanda agar kegiatan perusahaan dan perkebunan milik mereka yang beroperasi di Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni seperti pegawai yang terdidik dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya. 

Dengan adanya kualitas manusia yang baik ini mereka telah melalui dan merasakan sistem pendidikan Belanda yang tentunya masih berorientasi kebarat-baratan dan memihak kaum mereka sendiri. Pengaruh adanya politik pendidikan kolonial tentunya sangat erat dengan sistem politik mereka, yang mana sistem pendidikan ini tidak menekankan nilai etis yang ada melainkan politik pendidikan ini dikuasai oleh golongan yang berkuasa pada saat itu. Sesuai dengan sikap yang diterapkan terhadap pendidikan saat itu maka dapat dilihat ciri umum politik pendidikan yang diterapkan oleh Belanda seperti; adanya sifat Gradualisme yang luar biasa terhadap penyediaan serta pelayanan terhadap pendidikan anak-anak Indonesia, Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dengan pendidikan pribumi, Kontrol Sentral yang kuat dari pihak Belanda, Prinsip Konkordansi yang menyebabkan adanya persamaan sekolah dengan yang ada di Belanda dan di Indonesia, dan yang terakhir tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi.