PENGARUH POLITIK ETIS BAGI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA

Pada tahun 1899 diterbitkannya sebuah artikel yang ditulis oleh seorang ahli hukum sekaligus anggota parlemen Belanda yang bernama Van Deventer. Tokoh tersebut menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Hutang Kehormatan yang ia masukkan dalam majalah Belanda yaitu De Gids. Van Deventer menyampaikan dalam artikel tersebut tentang keuntungan yang diperoleh oleh Belanda dari Indonesia seharusnya selama ini dibayarkan kembali kepada pribumi yang ada di Indonesia dan itu merupakan pertanggungjawaban perbendaharaan negara Belanda. Adanya gagasan ini sampai kepada raja Belanda yang berpidato di depan umum pada tahun 1901, yang menyatakan:

"Sebagai negara Kristen, Nederland Berkewajiban untuk lebih mengatur kedudukan legal para penduduk pribumi, memberikan bantuan dasar yang tegas kepada misi Kristen, serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Nederland mempunya kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu kesejahteraan rakyat jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus dan menginginkan diadakan penelitian terhadap sebab musababnya"

Peristiwa ini dapat dipandang sebagai penyampain ekspresi ide yang baru yaitu dikenal sebagai Politik Etis atau bisa disebut pula dengan Politik Balas Budi. Dengan adanya pemahaman baru ini Van Deventer  memiliki rencana untuk mensejahterakan penduduk pribumi yaitu dengan memperbaiki saluran irigasi, meningkatkan hasil produksi pertanian  dan mengadakan program transmigrasi bagi penduduk Jawa yang sudah terbilang padat penduduknya kala itu, namun Van Deventer merasakan bahwa rencana dia akan sia-sia jika hal tersebut tidak dibarengi dengan adanya sistem pendidikan massa. maka dari itu adanya penerapan pendidikan dan perhatian emansipasi bangsa Indonesia pada saat itu bisa dibilang sebagai inti dari adanya Politik Etis.  

Tentunya penerapan pendidikan masa politik etis ini adalah sebuah sistem pendidikan yang berorientasi barat yang tentunya arah dari perkembangan pendidikan ini harus berorientasi sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan politik pada saat itu. Dalam awal penerapan pendidikan masa politik etis ini mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya. salah satu contoh perkembangan pendidikan yang dapat terlihat yaitu jumlah sekolah tingkatan rendah semakin banyak dan meningkat, semakin banyaknya sekolah berorientasi barat diciptakan untuk penduduk pribumi Indonesia dan juga untuk orang China. Perkembangan semakin pesat dengan munculnya sekolah-sekolah yang berkelanjutan yaitu seperti ELS (Europese Lagere School), HCS (Hollands Chinese School), HIS (Holland Inlandse School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), HBS (Hogere Burger School) dan AMS (Algemene Middelbare School) serta terdapat perguruan tinggi pertama di Indonesia. 

Tentunya pada saat itu tujuan dari politik etis gencar melakukan pembangunan pendidikan di Indonesia adalah untuk memperoleh kesuksesan dan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan besar yang sudah melakukan investasi dan memberikan modal besar kepada pihak belanda agar kegiatan perusahaan dan perkebunan milik mereka yang beroperasi di Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni seperti pegawai yang terdidik dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya. 

Dengan adanya kualitas manusia yang baik ini mereka telah melalui dan merasakan sistem pendidikan Belanda yang tentunya masih berorientasi kebarat-baratan dan memihak kaum mereka sendiri. Pengaruh adanya politik pendidikan kolonial tentunya sangat erat dengan sistem politik mereka, yang mana sistem pendidikan ini tidak menekankan nilai etis yang ada melainkan politik pendidikan ini dikuasai oleh golongan yang berkuasa pada saat itu. Sesuai dengan sikap yang diterapkan terhadap pendidikan saat itu maka dapat dilihat ciri umum politik pendidikan yang diterapkan oleh Belanda seperti; adanya sifat Gradualisme yang luar biasa terhadap penyediaan serta pelayanan terhadap pendidikan anak-anak Indonesia, Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dengan pendidikan pribumi, Kontrol Sentral yang kuat dari pihak Belanda, Prinsip Konkordansi yang menyebabkan adanya persamaan sekolah dengan yang ada di Belanda dan di Indonesia, dan yang terakhir tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi.