MENGENAL SEKOLAH DESA (VOLKSSCHOOL)

Sesuai dengan tujuan dari politik etis yaitu melakukan emigrasi, pendidikan, dan irigasi. Maka pada saat itu yang menjadi prioritas utama adalah kebutuhan pembangunan bidang pendidikan yang menyebabkan pada tahun 1907 diciptakannya sekolah baru, yakni Sekolah Desa yang bisa dibilang memiliki asas dari pribumi untuk pribumi karena semua sumber daya untuk membangun sekolah menggunakan bahan yang seadanya, menggunakan tanah pribumi dan tenaga pribumi. Tujuan pemerintah Belanda melakukan pembangunan ini dengan tujuan menyebarkan cahaya di seluruh Nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Adanya sekolah desa ini pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Jendral Van Heutz yang ingin menyebarluaskan pendidikan dalam skala yang lebih luas dan menyeluruh namun dengan pengeluaran dana yang lebih murah dan sederhana. Rencana itu berjalan ketika ia menemui kenalannya seorang asisten residen Ambarawa (1890-1894) bernama De Bruyn Prince dan akhirnya membangun 100 sekolah di berbagai desa. Adapun ilmu yang didapatkan oleh penduduk pribumi pada saat itu yaitu membaca, menulis, berhitung dalam bahasa Jawa serta diajarkan membuat produk kerajinan tangan berupa berupa pot bunga, genteng, keranjang dan sebagainya yang mana hasil ini akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membiayai guru yang sudah mengajar. Tempat bernaung untuk belajar saat itu tidak menggunakan ruang kelas melainkan pendopo yang dibangun oleh para penduduk desa dengan bantuan murid-murid saat itu, adanya bahan untuk membangun pendopo ini menggunakan kayu yang ditebang dari hutan dan tidak ada sama sekali bantuan pemerintah saat itu untuk membantu pembangunan sekolah desa ini. Sedangkan yang menjadi sosok pengajar atau yang menjadi guru saat itu diambil dari penduduk desa itu sendiri.

Selanjutnya membahas terkait kegiatan proses pembelajaran saat itu dianggap masih kurang memadai karena bisa dibilang sekolah desa tersebut masih primitif. Anak-anak harus duduk dilantai layaknya di rumah masing-masing, alas untuk menulis anak-anak pada saat itu menggunakan kaleng kosong yang diambil dari warung Cina dan dijadikan meja tulis, di samping tempat mereka belajar terdapat lahan khusus untuk menaruh hewan seperti kerbau gembala selama mereka melakukan proses pembelajaran. sekolah ini biasa beroperasi pada waktu pagi pukul sembilan sampai sore hari pukul tiga. Kegiatan pembangunan sekolah desa ini mengalami banyak protes dan keberatan terkait manfaat bagi penduduk pribumi, melihat hal tersebut gubernur jendral Van Heutz  menyampaikan rencana kegiatan tersebut kepada Departemen pengajaran dan agama saat itu, serta meminta keterlibatan pemerintah terkait bantuan finansial terhadap sekolah tersebut. Adanya gerakan tersebut membuat berbagai instansi dan tokoh-tokoh pemerintah bergerak sepenuhnya untuk memberikan  bantuan terhadap program sekolah desa tersebut. Adanya jabatan pegawai pemerintah dianggap sangat terhormat oleh masyarakat membuat program ini dianggap telah mencapai keberhasilan.

Walaupun demikian adanya pelaksanaan sekolah desa ini tetap tidak pernah mencapai tujuannya yang jadi lembaga pendidikan universal bagi seluruh rakyat karena pemerintah tidak dapat terus menerus menanggung biaya pelaksanaan program sekolah desa, masih banyaknya pola pikir bahwa pribumi akan lebih bahagia tanpa harus melaksanakan pendidikan formal, dan juga banyak masyarakat pada saat itu beranggapan kalau mereka yang sudah mengenyam pendidikan formal merasa tidak layak bekerja di sawah dan timbul sebuah pemikiran bahwa tidak ada gunanya membangun sekolah bagi mereka yang tidak pernah menghargainya. Hal itu semua mengalami peralihan seketika masuk abad ke-20 yang mana pendidikan bagi masyarakat menjadi sebuah perhatian dan kebutuhan dikarenakan adanya pemahaman praktek politik etis yang semakin kuat, timbulnya kebangkitan Asia, adanya pandangan bahwa terdapat pendidikan yang lebih baik di tanah jajahan lainnya.

Adanya pelaksanaan sekolah desa ini seiring perkembangannya menjadi relevan dengan kebutuhan pengetahuan akan masyarakat desa, karena dapat mengatasi adanya buta huruf, dapat mengenal  dan membaca huruf tulisan lokal. Adanya hal tersebut memicu adanya gagasan untuk dapat memperluas cakupan kurikulum desa yang sangat sederhana. Sebagai contoh penerapan sekolah desa ini menyesuaikan dengan kegiatan dan kehidupan di daerah masing-masing. Di Aceh penerapan sekolah ini terbagi menjadi tiga tingkatan kelas sesuai dengan kebutuhan di sana seperti berikut; Kelas I dengan kegiatan membaca dan menulis bahasa melayu dengan huruf latin, latihan bercakap dan berdialog, serta berhitung dari angka 1 sampai 20. Kelas II mereka melanjutkan membaca dan menulis dengan huruf latin dan bahasa Arab, serta pengulangan dan dikte dalam kedua jenis tulisan tersebut. Di Kelas III mereka melaksanakan Ulangan dan mulai menghitung angka melebihi 100 serta mengenal pecahan sederhana.

Keadaan murid pasca pendirian sekolah percobaan tahun 1907 populasi sekolah desa meningkat dengan signifikan yang berjumlah 70.000 sekolah pada tahun 1910, lebih dari 300.000 pada tahun 1914 dengan tambahan rata-rata 40.000 murid di setiap tahunnya. Namun perbandingan jumlah peserta didik wanita sangat sedikit dibanding dengan pria, hal ini disebabkan karena wanita pada saat itu lebih dibutuhkan pada kegiatan rumah dan persawahan. Jika dibandingkan dalam skala tahun 1914 sampai dengan 1919 jumlah pria di sekolah desa lebih mendominasi sebanyak lebih dari 300.000 peserta didik sedangkan jumlah wanita di sekolah desa hanya mencapai 30.000 peserta didik.

Dalam pelaksanaan sekolah desa ini juga berdampingan dengan pelaksanaan program Sekolah Kelas Dua. Hal ini memicu banyaknya anak-anak sekolah desa atau sekolah Kelas Satu menginginkan loncat ke Sekolah Kelas Dua. Permasalahan tersebut juga ditambah dengan kesulitan uang pemerintah pada tahun 1922-1923 yang menimbulkan percepatan perpaduan dua jenis sekolah, yaitu sekolah desa atau Volksschool sebagai substruktur sekolah sambungan (Vervolgschool) yang terdiri dari kelas 4 dan 5. 

Sekolah desa sering dianggap buruk dalam penerapan sistem kurikulum dan kualitas guru yang masih rendah pendidikannya. Namun kehadiran sekolah ini menciptakan banyak manfaat bagi para penduduk di desa yaitu semakin banyak orang yang melek huruf, semakin banyak pula penduduk desa yang mulai mahir membaca dan menulis dalam beberapa bahasa sampai dengan mengenal perhitungan matematika seperti pecahan sederhana. Perkembangan sekolah desa membawa pendidikan formal ini ke penjuru terpencil di nusantara dan menjadi suatu transportasi pemikiran dan pengetahuan barat, serta mendorong rakyat kecil menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan dasar di sebuah sekolah.

PENGARUH POLITIK ETIS BAGI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA

Pada tahun 1899 diterbitkannya sebuah artikel yang ditulis oleh seorang ahli hukum sekaligus anggota parlemen Belanda yang bernama Van Deventer. Tokoh tersebut menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Hutang Kehormatan yang ia masukkan dalam majalah Belanda yaitu De Gids. Van Deventer menyampaikan dalam artikel tersebut tentang keuntungan yang diperoleh oleh Belanda dari Indonesia seharusnya selama ini dibayarkan kembali kepada pribumi yang ada di Indonesia dan itu merupakan pertanggungjawaban perbendaharaan negara Belanda. Adanya gagasan ini sampai kepada raja Belanda yang berpidato di depan umum pada tahun 1901, yang menyatakan:

"Sebagai negara Kristen, Nederland Berkewajiban untuk lebih mengatur kedudukan legal para penduduk pribumi, memberikan bantuan dasar yang tegas kepada misi Kristen, serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Nederland mempunya kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu kesejahteraan rakyat jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus dan menginginkan diadakan penelitian terhadap sebab musababnya"

Peristiwa ini dapat dipandang sebagai penyampain ekspresi ide yang baru yaitu dikenal sebagai Politik Etis atau bisa disebut pula dengan Politik Balas Budi. Dengan adanya pemahaman baru ini Van Deventer  memiliki rencana untuk mensejahterakan penduduk pribumi yaitu dengan memperbaiki saluran irigasi, meningkatkan hasil produksi pertanian  dan mengadakan program transmigrasi bagi penduduk Jawa yang sudah terbilang padat penduduknya kala itu, namun Van Deventer merasakan bahwa rencana dia akan sia-sia jika hal tersebut tidak dibarengi dengan adanya sistem pendidikan massa. maka dari itu adanya penerapan pendidikan dan perhatian emansipasi bangsa Indonesia pada saat itu bisa dibilang sebagai inti dari adanya Politik Etis.  

Tentunya penerapan pendidikan masa politik etis ini adalah sebuah sistem pendidikan yang berorientasi barat yang tentunya arah dari perkembangan pendidikan ini harus berorientasi sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan politik pada saat itu. Dalam awal penerapan pendidikan masa politik etis ini mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya. salah satu contoh perkembangan pendidikan yang dapat terlihat yaitu jumlah sekolah tingkatan rendah semakin banyak dan meningkat, semakin banyaknya sekolah berorientasi barat diciptakan untuk penduduk pribumi Indonesia dan juga untuk orang China. Perkembangan semakin pesat dengan munculnya sekolah-sekolah yang berkelanjutan yaitu seperti ELS (Europese Lagere School), HCS (Hollands Chinese School), HIS (Holland Inlandse School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), HBS (Hogere Burger School) dan AMS (Algemene Middelbare School) serta terdapat perguruan tinggi pertama di Indonesia. 

Tentunya pada saat itu tujuan dari politik etis gencar melakukan pembangunan pendidikan di Indonesia adalah untuk memperoleh kesuksesan dan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan besar yang sudah melakukan investasi dan memberikan modal besar kepada pihak belanda agar kegiatan perusahaan dan perkebunan milik mereka yang beroperasi di Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni seperti pegawai yang terdidik dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya. 

Dengan adanya kualitas manusia yang baik ini mereka telah melalui dan merasakan sistem pendidikan Belanda yang tentunya masih berorientasi kebarat-baratan dan memihak kaum mereka sendiri. Pengaruh adanya politik pendidikan kolonial tentunya sangat erat dengan sistem politik mereka, yang mana sistem pendidikan ini tidak menekankan nilai etis yang ada melainkan politik pendidikan ini dikuasai oleh golongan yang berkuasa pada saat itu. Sesuai dengan sikap yang diterapkan terhadap pendidikan saat itu maka dapat dilihat ciri umum politik pendidikan yang diterapkan oleh Belanda seperti; adanya sifat Gradualisme yang luar biasa terhadap penyediaan serta pelayanan terhadap pendidikan anak-anak Indonesia, Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dengan pendidikan pribumi, Kontrol Sentral yang kuat dari pihak Belanda, Prinsip Konkordansi yang menyebabkan adanya persamaan sekolah dengan yang ada di Belanda dan di Indonesia, dan yang terakhir tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi.